EkonomiGAYOTakengon

Abaikan Perlindungan Bencana dan Potensi Konflik Satwa, WALHI Aceh Tolak PLTA Samarkilang

Penulis: Iwan Bahagia

BANDA ACEH, SUARAGAYO.Com – Perusahaan bernama PT Bener Meriah Electric Power berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Samarkilang 82 MW di Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah.

Jalur transmisi proyek itu berada di Kabupaten Aceh Tengah.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), PLTA Samarkilang akan menggunakan aliran sungai Krueng Jambo Aye, yang hilirnya sampai ke kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur.

Dijelaskan, luas areal direncanakan mencapai 123 hektar, yang mencakup kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain (lahan masyarakat). Sejauh ini rencana pembangunan proyek sudah sampai pada penyiapan instrumen lingkungan hidup yaitu AMDAL.

“Berdasarkan hasil kajian, lokasi rencana pembangunan PLTA Samarkilang 82 Megawatt berada dalam kawasan habitat satwa dilindungi, yaitu hutan yang memiliki beragam jenis hewan mamalia yaitu, Badak Sumatera, Beruang Madu, Gajah, Harimau Sumatera, dan jenis satwa terancam punah lainnya,” kata Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, dalam siaran pers yang diterima Suaragayo.com, Selasa (26/1/2021).

Kehadiran proyek energi tersebut ujar M Nur, akan berkontibusi terhadap kelangsungan habitat satwa lindung dan bencana alam. Apalagi dalam kajian AMDAL tidak ditemukan pengelolaan khusus untuk melindungi.

“Jikapun ada, hanya pengelolaan pada tahap konstruksi, sedangkan pada masa operasi produksi hanya dilakukan upaya penggiringan jika terjadi konflik dengan manusia,” sebutnya.

Seharusnya ujar M Nur, parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan satwa tidak hanya diukur di tingkat berapa besar terdampak terhadap manusia, akan tetapi sejauh mana mampu melindungi keberlangsungan hidup masing-masing spesies.

“Ini masalah serius dan menjadi pintu masuk pemusnahan satwa kunci yang menjadi kekayaan alam di Aceh. Artinya, pembangunan PLTA Samarkilang tidak memiliki nilai keadilan ekologis, karena hanya mengedepan kepentingan ekonomi atau investasi,” tegas M Nur.

Selain itu, pihaknya mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan PLTA Samarkilang tidak terakomodir dalam Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033. Tidak cukup hanya dengan rekomendasi akan diakomodir dalam qanun revisi nantinya, karena pembangunan ini berada di dua kabupaten, tentunya harus berpedoman pada tata ruang provinsi.

“Karena Kecamatan Syiah Utama atau lebih dikenal dengan Samarkilang merupakan daerah yang memiliki kekayaan biodiversity tinggi. Secara penetapan kawasan, Samar Kilang memiliki Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Taman Buru, dan kawasan perlindungan sempadan sungai. Artinya, Samarkilang memiliki peran penting tidak hanya sebagai penyangga kehidup manusia, akan tetapi juga merupakan habitat satwa kunci yang ada di Aceh,”

“Jangan sampai kehadiran investasi ini menjadi masalah baru bagi Samarkilang ditengah beragam persoalan lainnya yang belum terselesaikan selama ini yang membuat Samarkilang terus tertinggal dan terisolir dibandingkan daerah lain yang ada di Kabupaten Bener Meriah,” kata M Nur lagi.

Ia menyebutkan, lokasi PLTA Samarkilang berada dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sesuai KepmenLHK No.4945/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA/1/8/2020. Meskipun terdapat instruksi presiden yang membenarkan pembangunan tersebut atas dasar karena jenis kegiatan vital dan strategis.

“Namun dalam konteks kebutuhan daerah apa pentingnya PLTA tersebut?” papar M Nur.

Menurutnya, untuk kepentingan pemenuhan energi di Aceh sudah cukup banyak pembangkit energi yang sedang dibangun, sehingfa pembangunan proyek energi di Aceh bukan bersifat pemerataan proyek, tapi harus bersifat kebutuhan.

“Untuk itu sudah sepatutnya kita duga, proyek energi PLTA Samarkilang hanya untuk kepentingan bisnis segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Karena, PLTA Samarkilang juga tidak termasuk Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN Tahun 2019 – 2028 berdasarkan Kepmen ESDM No.39K/20/MEM/2019, artinya PLTA Samarkilang diluar perencanaan PT. PLN dalam agenda pemenuhan kebutuhan listrik nasional,” sebut M Nur.

Sebenarnya tambah M Nur, Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi yang luar bisa mengembangkan sektor riil, seperti pertanian dan perkebunan. Seharusnya pemerintah kabupaten dan provinsi fokus pada peningkatan produktifitas dan menjamin harga pasar terhadap komoditas tersebut yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menolak rencana pembangunan PLTA Samarkilang 82 MW di Kabupaten Bener Meriah. Karena pembangunan tersebut tidak sesuai dengan semangat penyelamatan lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan diduga bertentangan dengan aturan perundang-udangan. Jikapun kemudian pemerintah memaksakan diri untuk memberikan izin, tidak tertutup kemungkinan izin tersebut akan diuji secara hukum,” pungkasnya.

Editor: Iwan Bahagia

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button