AcehHukumlingkunganNasional

Anak Usaha Bakrie Grup Resmi Beroperasi di Linge, Aktivis: Ingat Lumpur Lapindo

BANDA ACEH, SUARAGAYO.Com – PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang merupakan anggota dari grup Bakrie, melalui anak usahanya, PT Linge Mineral Resources (LMR) mulai melakukan kegiatan penambangan emas di wilayah konsensi penambangan emas Linge Abong di Aceh.

Proyek penambangan emas di wilayah seluas 36.429 hektar itu ditandai dengan perubahan terhadap dana proyek pengembangan usaha sebesar US$123 juta atau kisaran 1, 77 triliun rupiah, menjadi kepemilikan saham di PT LMR.

Anggaran yang ditempatkan tersebut  direklasifikasi dari akun proyek pengembangan usaha menjadi akun aset eksplorasi dan evaluasi di neraca perusahaan.

Merespon itu, seorang aktivis lingkungan di Aceh, Muhammad Nur mengkritik rencana penambangan eksplorasi tambang emas di tanah Linge tersebut.

Sebab, Grup Bakrie Grup terhadap  bencana Nasional, yakni lumpur Lapindo  masih masih belum dilunaskan.

“Grup Bakrie Resmi Operasikan Tambang Emas Linge Abong Aceh Tengah Senilai Rp1,77 Triliun, tentu kita ingat Lumpur Lapindo? Dosa besar dari keluarga Bakrie ini hutangnya belum lunas, seperti disebut salah satu media,” kata M Nur, dalam siaran tertulis yang diterima Suaragayo.com, Selasa (4/1/2022).

Meskipun jenis tambang berbeda produksi, yakni jika peristiwa lumpur Lapindo adalah akibat penambangan gas, sementara Abong Linge adalah emas, tapi masyarakat dianggap tidak boleh melupakan sejarah kelam penambangan yang terjadi pada akhir Mei 2006 yang berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Timur.

“Siapa yang menjamin kualitas hutan tetap terjaga dengan baik, sumber air bersih bagi kabupaten sekitar mereka dan bencana ekologis tidak tinggi? mengingat mereka akan melakukan pengeboran dan penggerukan di daerah tinggi dari kabupaten Aceh Utara dan Bireun yang rendah,” sebut mantan Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh ini.

Pada 4 April 2019 lalu lanjut M Nur, PT LMR mengumumkan rencana usaha dan kegiatannya dalam rangka studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di media massa.

Pada pemberitahuan itu, Achmad Zulkarnain selaku Kuasa PT LMR menyatakan, perusahaan akan menambang dan mengolah bijih emas dmp seluas 9.684 hektar di Kampung Lumut, Kampung Linge, Kampung Owaq, dan Kampung Penarun, Kecamatan Linge.

Jumlah produksi yang disebutkan maksimal 800.000 ton per tahun.

Sedangkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara IUP PT LMR pada Tahun 2019.

Penghentian itu sebut M Nur, berdasarkan Surat Nomor: 705/30.07/DJB/2019, tanggal 12 Maret 2019.

“Kini sudah tahun 2022, proses izinnya perlu di cek ulang, mulai dari kesesuaian tata ruang hingga posisi hutan lindung atau APL yang akan di hancurkan oleh mereka,”

“Jika pertambangan dilakukan secara terbuka maka dapat di pastikan kehancuran semakin tinggi yang berdampak tingginya bencana ekologis, sehingga tak sebanding dengan nilai ekonomi yang didapat rakyat sekitar,” paparnya.

Kondisi itu sebut M Nur, diperparah dengan keadaan sumberdaya manusia yang mulai membuka diri menerima pertambangan sekitar maupun di dalam kawasan hutan, jika rakyat terus melakukan penolakan tentu akan menyelamatkan hutan ribuan hektar dari kehancuran akibat buka tambang, karena rakyat atau daerah akan kehilangan 48.300 hektare kopi terbaik dunia dengan angka produksi per hektar rata rata 720 kilogram,” ungkap M Nur.

Keunggulan kopi Gayo sejak tahun 1908 hingga kini, berpotensi akan dirusak dalam proses penambangan, salah satunya akibat gangguan sumber air bersih dengan cara penghancuran hutan dan lahan sebagai tempat penyimpan air di daratan tinggi.

“Kita tau bahwa PT LMR tidak sesuai RTRW Provinsi Aceh dan RTRW Kabupaten Aceh Tengah, karena wilayah tersebut bukan wilayah pertambangan. Untuk itu agenda ini harus di kritisi kembali oleh semua komponen yang ada di Aceh karena proses izin semua di lakukan di pusat tanpa memperhatikan ke khususan Aceh yang tertuang dalam UUPA No 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh,” terang M Nur.

Harusnya proses yang dilakukan PT LMR,  tidak mengulang kejadian kasus PT EMM, yakni semua izin diterbitkan oleh Pemerintah Pusat mendapat perlawanan dari rakyat setempat dan mahasiswa.

“Aneh jika PT LMR ini mulus tanpa kritik dan saran sejak awal, toh kegiatan ini bukanlah proyek strategis Nasional seperti proyek jalan tol, maupun bandara yang bisa diizinkan tanpa kesesuaian RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten,” pungkas M Nur.

 

Editor: Iwan Bahagia

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button