GAYOHukumTakengon

Jadi Tersangka Kasus Pembebasan Lahan, Seorang Tenaga Honorer Surati Bupati Aceh Tengah

Penulis: Iwan Bahagia

Seorang tenaga honorer di Bidang Pengadaan Tanah Sub Bidang Pengadministrasian Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah membuat surat terbuka kepada Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar.

Tenaga honorer itu bernama Araniko Alfalah, yang mengaku sudah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi terkait pembebasan tanah Uning Pegantungen Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.

“Teriring salam semoga Bapak Bupati beserta jajaran senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Melalui surat ini, perkenankan saya menyampaikan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam,” kata Araniko yang akrab disapa Iko itu, dalam surat yang tertulis dalam format microsoft word, yang diterima Suaragayo.com, Kamis (31/3/2021).

Setelah memperkenalkan diri dan menuliskan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer oleh Bupati Aceh Tengah, ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya bekerja sesuai perintah pimpinan.

“Sebagai salah seorang pegawai honorer saya selalu berusaha menjalankan kerja sesuai dengan tata tertib dan melaksanakan apa yang diperintahkan dari atasan, dan juga tak terkecuali ya namanya tenaga honor, terkadang saya juga diperintahkan oleh atasan dibidang yang lain seperti bidang pensertifikatan tanah Pemda dan bidang informasi dan pendataan tanah,” jelas Iko.

Pada Tahun 2019 lanjutnya, ia diperintahkan untuk membantu Panitia Pembebasan Tanah Uning Pengantungen Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah.

Ia mengaku menjalankan perintah tersebut dengan membantu Kepala Dinas dan PPTK serta pembantu PPTK.

“Adapun perintah-perintah yang saya kerjakan seperti mengetik surat keluar dan surat surat lainya yang format suratnya sudah tersedia atau disediakan di komputer kantor,” jelasnya.

Kemudian pada tahun yang sama, tahapan yang dilakukan lebih kepada pendataan, pengukuran dan pemetaan lahan terkait calon penerima ganti rugi pembebasan tanah.

Ia mengaku sebagai pegawai honorer, tugas yang dikerjakan tidaklah banyak, apalagi hanya tamatan SMA. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan hukum pertanahan juga merupakan hal yang tabu bagi dirinya, apalagi itu pengalaman pertama Iko bekerja di intansi Pemerintah Daerah.

“Pada Tahun 2020, ketika pemerintah hendak melakukan pembayaran, saya melihat adanya keberatan dari calon penerima tanah. Informasi tersebut saya dapat dari beberapa media daring dan beberapa rekan dikantor. Saya juga merasa bingung dengan informasi tersebut. Sampai akhirnya saya mendengar bahwa beberapa orang dikantor saya dimintai keterangan oleh Polisi,” ucap Iko.

Ternyata dalam proyek yang dianggap lumayan besar tersebut, sedang terjadi persoalan dugaan pemalsuan terkait hak pihak penerima ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan.

Kemudian pada 25 Februari 2021, PPTK meminta data Iko yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir dan umur. Ia sempat menanyakan kegunaan data tersebut. PPTK yang tidak disebut namanya oleh Iko dalam rilis tersebut, mengaku akan mengirimkan data itu ke Polda Aceh.

Selanjutnya pada 3 Maret 2021, sekitar Pukul 09.00 WIB, ia menerima telepon dari PPTK yang bekerja dalam pengadaan tanah itu, bahwa Iko juga diperiksa oleh penyidik Polda Aceh.

“Dan saya mengkonfirmasi bahwa saya akan menghadap siang hari antara pukul 14.00 WIB. kemudian saya bertemu dengan Penyidik Polda sebelum azan ashar di ARB Coffee Shop yang terletak di Reje Bukit, Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” tulisnya.

Pada saat itu Iko mengaku ditanya keterlibatannya terkait pembebasan tanah untuk pemhangunan jembatan yang terletak di Kampung Uning Pegantungen.

“Saya menjawab betul saya yang mengetik atas perintah PPTK, dan karena saya tidak pernah melihat dokumen-dokumen tersebut lalu didikte oleh Pembantu PPTK waktu saat melakukan pengetikan dan mengenai format pengetikannya sudah tersedia di Komputer kantor,” ulasnya.

“Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 saya menerima surat panggilan dalam bentuk foto yang disampaikan melalui pesan whatshapp, bahwa saya dipanggil ke Polda Aceh untuk menghadap penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Kemudian saya menerima surat resmi tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021,” lanjut Iko lagi.

Ia mengaku terpukul. Sebab  Iko hanya sebagai pegawai honorer, yang bekerja tidak lebih dari seorang tukang ketik dan tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, serta dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, harus dihadapkan dengan masalah hukum.

“Saya juga tidak berani memberitahukan hal ini kepada Ibu dan keluarga saya karena saya takut hal ini akan mengganggu fikiran mereka. bahkan untuk menghadiri panggilan tersebut saya belum tau harus bagaimana,”

“Saya berani bersumpah bahwa saya tidak menerima uang sepeserpun baik dari pihak manapun. Jangankan itu, saya juga sebelumnya tidak pernah mengetahui dan mengenal bahkan berkomunikasi dengan Penerima ganti rugi pembebasan tersebut,” tegas Iko.

Sebagai pegawai honorer terang Iko, ia merasa sedih, karena tidak memiliki kewenangan dan kebijakan namun ditetapkan sebagai tersangka.

“Betapa miris dan pedih yang saya rasa, itikad saya bekerja untuk kemajuan daerah Gayo khususnya Aceh Tengah ini, dengan status honorer yang tentu semua tahu tidak punya kewenangan apalagi seakan dianggap pengambil kebijakan malah tiba-tiba disangkut pautkan dalam sengeketa pembebasan lahan proyek jembatan tersebut sampai saya diancam jerat pidana,” ungkap Iko,

“Adalah hal yang cukup mengiris rasa keadilan masyarakat, saya bertanya, dimana hati nurani para pimpinan saya, layakkah saya seorang masyarakat kecil, pegawai negeri juga bukan, hanya seorang yang diberi upah sebagai tenaga honorer yang selalu dibawah perintah malah ditarik dalam perkara ini,”

Ia juga meminta keadilan atas peristiwa yang menimpanya itu, serta meminta perbaikan birokrasi di Dinas Pertanahan Aceh Tengah.

“Dimana rasa kemanusiaan dan tanggungjawab atas-atasan saya pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dalam masalah ini. Padahal dengan kewenangan yang Ia miliki para tuan-tuan petinggi di daerah Gayo yang sering didengungkan beradat tinggi dan mengedepankan musyawarah seharusnya masalah ini sudah selesai atau paling tidak bisa dicegah dari awal,” tegas Iko.

Ia pun berharap, Bupati Aceh Tengah ikut campur dalam masalah ini, dengan melalukan musyawarah dengan para pihak yang merasa dirugikan, serta meminta Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan, atau mejadi korban.

“Ini mejadi pembelajaran berharga pada diri saya dan generasi kedepan, seraya terus dalam bayangan harapan kelak terketuk hati stakeholder agar mampu secara bijak dan elegan untuk melakukan langkah penyelesaian sehingga ada perlindungan hukum dan pertanggungjawab terhadap diri saya ini, Allah maha tahu,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button