GAYOKesehatanTakengon

Jasa Medis BPJS Belum Cair, HMI Cabang Takengon: Wabup Juga Bertanggungjawab

Press Realise

TAKENGON, SUARAGAYO.Com – Inpeksi Mendadak (Sidak) Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Beru, pada 15 Agustus lalu, mendapat sorotan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon, Agus Muliara.

Kedatangan Firdaus yang salah satunya bertujuan untuk menanyakan jaminan pengiriman jasa medis dari Badan Penyelenggara Sosial (BPJS), yang belum diterima para tenaga medis RSUD Datu Beru.

Pihak RSUD mengklarifikasi, bahwa jasa medis telah terbayarkan sampai bulan Maret, kemudian untuk penyaluran selanjutnya, masih menunggu perubahan anggaran APBK, karena dana yang digunakan sudah melampaui pagu yang ditetapkan sebelumnya.

Menyoroti hal ini Agus Muliara menganggap kendala anggaran yang dihadapi Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSU Datu Beru, tak luput dari pengawasan Firdaus, selaku Wakil Bupati Aceh Tengah.

“Kami berharap Wakil Bupati bersama Bupati juga ikut memperjuangkan perubahan anggaran di sidang DPRK, dan juga mengawal proses penyaluran setelah pagu anggaran disahkan, untuk memenuhi hak-hak tenaga kesehatan RSUD Datu Beru,” ujar Agus, dalam keterangan persnya kepada Suaragayo.com, Rabu (17/8/2022).

Seharusnya Firdaus yang diperkirakan sudah mengetahui persoalan jauh hari sebelum sidak, bukan hanya menekankan kepada pihak Rumah Sakit, karena menurut Agus, Wabup juga punya kewenangan untuk mengetahui peruntukkan anggaran APBK.

“Kami sangat menyayangkan jikalau benar dugaan dalam dalih memperjuangkan hak tenaga kesehatan, ternyata sebagai alat untuk menyudutkan pihak RSU Datu Beru guna untuk kepentingan lainnya, sebab kita menganggap dapat menciderai elektabilitas beliau sebagai orang nomor dua di Aceh Tengah,” sebut Agus.

Sebab selain bupati, Wabup juga bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan.

“Salah satu tugas wakil kepala daerah itu jelas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Itu amanat undang-undang,” sebut Agus.

Belum lagi ungkap dia, Wabup punya wewenang untuk menyampaikan pertimbangan kepada bupati, untuk menganggarkan kebutuhan finansial terkait jasa medis RSU Datu Beru.

“Sebenarnya, ada hak-hak tenaga kesehatan juga di luar rumah sakit yang perlu dibayarkan. Jumlahnya milyaran. Ini bagaimana? Sebenarnya mereka sudah bertanya-tanya. Ini kok rumah sakit aja yang dipersoalkan,” sebut Agus.

“Maka dari itu, sepantasnya Pak Wabup bertemu Pak Bupati, cari solusi bersama,” pungkas Agus.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button