GAYONasionalPolitikTakengon

Ketua KP3ALA Aceh Tengah: Rencana Pemekaran Provinsi di Aceh sudah Ada saat 50 Tahun Lalu

Zam Zam Mubarak ungkap sejarah perjuangan ALA

Penulis: Iwan Bahagia

TAKENGON, SUARAGAYO.com – Gendang Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menggema, saat Bupati Gayo Lues, M Amru dan sejumlah tokoh mulai meneriakkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah di wilayah tengah-tenggara Aceh selama ini

Isu pemekaran Provinsi ALA dari Provinsi Aceh yang kembali menyeruak, disambut Ketua Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, melalui siaran persnya yang diterima Suaragayo.com, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, pertanyaan berbagai pihak atas mencuatnya kembali persoalan pemekaran provinsi, perlu dijawab dengan kilas balik dan peluang kelahiran Provinsi ALA.

Zam Zam menjelaskan, sudah setengah abad bergulirnya gagasan pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kini disebut dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tahun 1945-1950 rencana pembentukan provinsi di kawasan pedalaman Aceh telah berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saat DI/ TII, Prof Bhaihaqi AK sempat bicara dengan Tgk Daud Beureueh tentang rencana pembentukan lima provinsi di Aceh. Namun tak sempat terwujud karena Jakarta memberikan status Daerah Istimewa untuk Aceh setelah dipisahkan dari Provinsi Sumatera Utara,” kata Zam Zam.

Ide pembentukan Provinsi ALA lanjut dia, dimulai sejak Tanggal 10 Oktober 1945 di Takengon, yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.

Saat itu berkumpul para pemimpin untuk memilih bupati maupun wedana tingkat kabupaten.

“Sebelum rapat dimulai, ada dua tokoh Kolonel Muhammadin dengan Raja Abdul Wahab berdialog berdua, bahwa karena luas dan kekayaan alamnya sudah waktunya tidak menyatu dengan Keresidenan Aceh,” jelas Zam Zam.

Pada Tanggal 16 Juni 2008, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang di tanda tangani HR Agung Laksono menyurati Presiden Republik Indonesia dengan nomor: LG.01.01/ 4483/DPR-RI/VI/ 2008 tentang penyampaian 17 Paket Rancangan Undang Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/ Kota/ Provinsi, yang diantaranya termuat Rancangan Undang Undang Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara.

“Dalam surat tersebut Ketua DPR meminta Presiden untuk membahas secara bersama sama guna mendapatkan persetujuan bersama,” ucap Zam Zam.

Menanggapi surat pimpinan DPR tersebut Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah ke 17 RUU tersebut masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Sehubungan dengan telah dicabut dan digantikannya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, Penghapusan, dan pengabungan Daerah, maka persyaratan administrative, teknis dan fisik kewilayahan terhadap ke 17 RUU tersebut seyogyanya harus di sesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia kalaitu, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa, mengingat kelengkapan data 17 calon daerah otonom baru dimaksud sebagian besar belum dipenuhi dan pembentukan provinsi atau kabupaten maupun kota, berimplikasi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang telah berjalan khususnya perubahan yang berkenaan dengan daerah pemilihan, data kependudukan dan data pemilih, maka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009 presiden menyampaikan agar usulan pembentukan daerah otonom baru tersebut di usulkan kembali setelah Pemilu 2009.

Hal tersebut surat SBY pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan nomor Surat R-501/ Pres/ 8/ 2008.

Dengan diberlakukanya Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006, tidak ada ketentuan secara spesifik yang berbeda dengan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 32 tahun 2004.

Zam zam mnyebutkan, Pasal 5 UU 11/2006 menyebutkan bahwa Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja perlu diperhatikan ketentuan konsultasi/ pertimbangan oleh DPR yakni Pasal 8 ayat (2) yang berisi bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Tidak Perlu Persetujuan Gubernur dan DPRA

Berikutnya, Zam Zam Mubarak melanjutkan ketentuan konsultasi pertimbangan oleh pemerintah yakni Pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa kebijakan administratif yang berkaitan lansung dengan Pemerintah Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

Penjelasan pasal tersebut berarti, kebijakan administratif yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh, misalnya, hal-hal yang ditentukan dalam undang undang itu. Seperti pemekaran wilayah, pembentukan kawasan khusus, perencanaan pembuatan dan perubahan peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan daerah Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terang Zam-Zam, telah memberikan peluang pemekaran provinsi, yang merupakan kebijakan administratif Pemerintah Pusat.

Peluang tersebut terlihat dalam Pasal 8 ayat 2,3 UUPA yang tidak selaras dengan butir MoU Helsinki poin 1.1.2 huruf b, c, dan d.

Dalam MoU Helsinki butir poin 1.1.2 huruf b,c, dan tertulis secara jelas bahwa untuk berbagai keputusan yang diambil pemerintah pusat terkait dengan Aceh, harus ada konsultasi dan ‘persetujuan’ dari DPRA terlebih dahulu.

“Namun dalam UUPA seperti yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 1,2 dan 3 kata ‘persetujuan’ diganti dengan ‘pertimbangan’. Artinya, meskipun DPRA keberatan, pusat tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai Aceh, termasuk kebijakan administratif,” papar Zam Zam.

Zam Zam juga menyebutkan materi dalam penjelasan Pasal 8 ayat 3 UUPA joncto Pasal 1 angka 10 Perpres No.75/2008 disebutkan, kebijakan administratif pemerintah pusat antara lain, pemekaran wilayah, harus melalui konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

Sedangkan, bagi daerah lainnya harus melalui persetujuan Gubernur dan DPRD provinsi yang bersangkutan yaitu sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pembentukan Provinsi ALA dapat dilanjutkan oleh pemerintah pusat tanpa melalui persetujuan Gubernur dan DPRA, mengingat dengan adanya Perpres No.75/2008 yang hanya memberikan jangka waktu 30 hari dan masa perpanjangan paling lama 15 hari, dan diperjelas dalam pasal 8 ayat 4 yang menerangkah, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Gubernur tidak memberikan pertimbangan, Pimpinan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen pemrakarsa dapat melanjutkan proses pembuatan kebijakan administratif.

“Kini pemekaran Provinsi Aceh masuk dalam Grand Desaing pembentukan daerah otonom baru mengacu kepada Undang Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 Tahun 2014 hanya tinggal menanti sebuah Peraturan Pemerintah terkait rencana tersebut,” tambah Zam Zam Mubarak.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button