Bener MeriahGAYOHukum

Nasib Paralegal P2TP2A di Bener Meriah, Bekerja Siang Malam, Hanya Terima Insentif 300 Ribu Per Bulan

Penulis: Iwan Bahagia

 

 

BENER MERIAH, SUARAGAYO.Com – Paralegal yang selama ini bekerja lintang pukang untuk mendampingi perempuan dan anak terlibat kasus hukum di Bener Meriah, mengusulkan surat pengunduran diri karena selama ini hanya diberi insentif senilai Rp300.000 per bulan.

 

Keenam paralegal yang menyatakan mundur dari P2TP2A Bener Meriah itu diketahui bernama Sahwani Ernani muzaputri, Dwi handayani, Ema susianti, Zubaidah dan Yusdarita.

 

Padahal pekerja sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) itu harus bekerja siang dan malam untuk menunaikan tugasnya mendampingi perempuan dan anak tersangkut kasus hukum hingga pengadilan.

 

Hal itu dikatakan satu dari enam paralegal P2TP2A Bener Meriah, Sahwani, yang dikonfirmasi Suaragayo.com, Jumat (11/6/2021).

 

Ia menjelaskan, Pemkab Bener Meriah selama ini dianggap kurang memperhatikan kerja-kerja paralegal yang lebih sering bekerja dari rumah korban, kantor polisi hingga pengadilan.

 

Belum lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama setahun terakhir di Bener Meriah terus meningkat, sehingga intensitas paralegal bekerja juga bertambah tinggi.

Sahwani. (Dok. Pribadi)

“Kami bekerja siang malam hanya diberi insentif hanya senilai 300 ribu rupiah per bulan, sementara pekerjaan kami tak mengenal waktu,” ungkap Sahwani.

 

Bukan hanya itu, sejumlah fasilitas pendukung juka tidak diberikan pemerintah kepada paralegal, sehingga menjadi kendala dalam bertugas.

 

“Selama ini tingkat seragam atau bahkan tanda pengenal tidak diberikan kepada kami, padahal kami bertugas di lapangan,” sebut dia.

 

Selain itu, perhatian pemerintah darah selama ini hanya kepada korban, namun paralegal seperti tidak mendapat perhatian khusus.

 

Hal itu lanjutnya, bisa dinilai dari bantuan yang diberikan kepada paralegal. Sebab pihaknya mengetahui dukungan anggaran yang diberikan langsung kepada korban.

 

“Contohnya saja dari Pemerintah Aceh, para korban perempuan dan anak dampingan kami mendapat bantuan dana transfer langsung, sementara kami hanya memberikan nomor rekening korban. Kami hanya dapat 300 ribu tadi,” ucapnya.

 

Masih adalagi, persoalan pemulihan fisik maupun psikologis juga tidak diperoleh para palalegal, sementara pekerjaan mereka selain menjaga psikologi korban, juga harus terlibat dalam beragam problematika kasus yang menguras pikiran dan energi.

 

“Jujur saja kami kelelahan, kami butuh istirahat, butuh perhatian untuk pemulihan dari pemerintah, tetapi tidak kami peroleh,” papar Sahwani.

 

Ia mengaku sudah menyampaikan penguduran diri itu langsung kepada Plt Bupati Bener Meriah, Dailami dan Sekretaris Daerah, Haili Yoga dalam sebuah pertemuan pada Jumat (11/6/2022).

“Kami sudah sampaikan, Pak Plt Bupati menolak pengunduran diri kami. Namun kemudian kami memberikan saran-saran sebagai penyelesaian dan supaya memperhatikan kerja-kerja kami. Mereka sampaikan bahwa Pemkab akankomitmen mendukung para paralegal,” tambahnya.

 

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button