GAYOHukumNasional

PB HMI: Gubernur Aceh Bisa Tolak Kehadiran PT Linge Mineral Resources Lewat UUPA

Penulis: Iwan Bahagia

 

JAKARTA, SUARAGAYO.Com – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Gubernur Aceh agar tidak menerbitkan izin apapun kepada PT Linge Mineral Resources (LMR) yang beroperadi di kawasan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

 

Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Umum PB HMI, Suyanto, melalui siaran persnya, Sabtu (29/5/2021).

 

Ia menjelaskan, masa eksplorasi PT LMR Akan berakhir pada Juni 2021. Maka saat ini perusahaan yang bergerak dibidang penambangan emas itu tengah mempersiapkan dokumen kajian Amdal, yang merupakan salah satu syarat bagi perusahaan tambang untuk bisa beroperasi.

 

“Jika ini terus di biarkan tidak lama lagi perusahaan raksasa itu akan merusak alam Aceh, Khususnya Gayo. Maka kami Minta Nova Iriansyah selaku Gubernur bersikap tegas terhadap perusahaan yang berencana menambang dan berpotensi merusak daerah ini,” jelas Anto.

Menurutnya, kehadiran perusahaan tambang emas tersebut akan menimbulkan dampak kerusakan serius terhadap lingkungan hidup, sosial dan perekonomian masyarakat, karena mayoritas masyarakat Gayo merupakan petani yang sangat bergantung dengan alam untuk bertahan hidup.

“Kita menolak keras hadirnya perusahaan tambang daerah Gayo, dan kami meminta Gubenur Aceh untuk tidak mengeluarkan izin apapun untuk perusahaan tambang ini,” tegasnya.

Meskipun dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Umum lanjut alumni Universitas Gajah Putih ini, proses perizinan pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun ini tidak berkaku untuk Aceh, karena dalam UU tersebut terdapat ketentuan Pasal 173 A yang menyebutkan, ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yograkarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut,” paparnya.

 

Lanjutnya lagi, Aceh memiliki Kekhususan dalam mengelola Keyayaan alamnya sendiri sebagiamana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Biasa disebut UUPA, red), bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara di Aceh.

 

“Artinya masih sangat mungkin bagi Pemerintah Aceh Mencabut atau tidak Memberikan Ijin Bagi Perusahaan Tambang PT Linge Mineral Resources beroprasi di Aceh,” ungkapnya lagi.

 

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Takengon ini juga berharap kepada seluruh masyarakat Gayo agar tetap menolak hadirnya tambang di daerah itu.

 

“Menolak hadirnya Perusahaan Tambang adalah suatu keharusan bagi kita masyarakat Gayo, tidak ada kata kompromi dengan oligarki yang akan merusak dan mencuri hasil kekayaan Alam kita. Jangan sampai kita mewariskan bekas galian lubang besar dan rusaknya alam pada anak cucu kita nanti,’ tutupnya.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button