3GAYOTakengon

Pemkab Aceh Tengah Tunjuk Sejumlah Lembaga Pelayanan Publik Berbasis Anak

Bupati Aceh Tengah Tegaskan Komitmen Penuhi Hak-hak Anak

Oleh: Rilis Humas Setdakab Aceh Tengah

TAKENGON, SUARAGAYO.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, menggelar FGD Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) di Gedung Op Room Setdakab setempat, Selasa (28/7/2020).

Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya mendukung perwujudan Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak

Focus Group Discussion (FGD) ini sengaja digelar untuk menyamakan persepsi dalam upaya mendukung perwujudan Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak.

Menurut Kepala Bappeda Aceh Tengah, Amir Hamzah, diskusi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak yang kemudian terkonfirmasi satu pintu, agar menghasilkan RAD yan persepsi dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus.

“Melalui FGD ini, ide-ide dan masukan para peserta akan berkontribusi bagi tersusunnya Rencana Aksi Daerah yang mengakomodir kebutuhan semua stake holders” ucap Amir Hamzah

Terkait hal itu, Shabela saat membaca sambutannya sebelum membuka acara tersebut menyampaikan, upaya pelaksanaan Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak secara resmi telah dimulai pada tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandai dengan peluncuran deklarasi Aceh Tengah menuju kota layak anak.

Sejak saat itu, Pemkab setempat terus menunjukkan upaya dengan melakukan internalisasi konsep kebijakan dan kelembagaan untuk percepatan pencapaian sebagai kabupaten layak anak.

“Kami sangat berkomitmen dalam mewujudkan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak. Berbagai upaya ke arah itu terus kami lakukan, diantaranya dengan membangun ruang terbuka hijau yang didukung dengan fasilitas bermain anak (RTHRA) dibeberapa titik di Kota Takengon,” kata Shabela.

Diakuinya, berbagai upaya dalam bentuk program membangun Aceh Tengah menuju kabupaten layak anak, belum sepenuhnya terkoordinasi dan direncanakan secara baik, namun sejauh ini Shabela menilai telah terlihat keseriusan berbagai pihak menuju kearah itu.

Menurut Shabela, pihaknya terus berbenah dan mengeluarkan berbagai bentuk himbauan, bahkan aturan yang muaranya adalah untuk memberikan dukungan pelayanan publik bagi disabilitas, ibu hamil atau menyusui, termasuk tentang program ramah anak.

“Untuk mendukung pelayanan publik yang berbasiskan perlindungan hak-hak anak, kami telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan dan penetapan sekolah atau madrasah, Puskesmas, kampung pelaksana pelayanan berbasis pemenuhan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Tengah,” lanjut Shabela.

Dia berharap, melalui FGD itu dapat tersusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terpadu dan holistik dalam mewujudkan Aceh Tengah sebagai kabupaten layak anak.

“Mari bersama-sama saling bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Tengah menjadi kabupaten layak anak yang akan berimplikasi besar terhadap kualitas SDM generasi penerus yang cemerlang,” tambah Shabela.

Pembuatan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) didasari oleh Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Penyusunan rencana aksi didasarkan pada lima klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak  Anak (KHA).

Klaster itu adalah menyangkut hak sipil dan kebebasan. Kedua lingkungan keluarga  dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan dan keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta kelima perlindungan khusus.

Hak-hak dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam 24 indikator mencakup kependudukan seperti akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, layanan informasi, pendampingan anak, keterlibatan dunia usaha, dan lain-lain.

 

Editor: Iwan Bahagia

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button