GAYOHukumTakengon

Rekrutmen P3K Dinkes Aceh Tengah Dilakukan Diam-Diam, GMNI: Ini Seleksi Terselubung dan Cacat Hukum

Penulis: Iwan Bahagia

TAKENGON, SUARAGAYO.Com – Ketua Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) Aceh Tengah, Mulyadi, menyoroti rekrutmen Pegawai Dengan Perjanjian Kerja yang baru dilaksanakan Dinas Kesehatan Aceh Tengah.

Bila dianggap lulus, Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut akan digaji dengan dana yang bersumber Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2021.

Namun Mulyadi menduga proses seleksi yang dilakukan cacat prosedur dan terselubung serta ditemukan banyak kejanggalan.

Ia menilai, pengumuman Dinas Kesehatan Aceh Tengah Nomor: 440/011/2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kerja Bersumber Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2021 dilaksanakan tanpa prosedur yang benar.

“Sebab pengumuman tersebut seolah dilakukan secara tertutup, tergesa-gesa dan tidak profesional,” lanjutnya.

Menurut Mulyadi, berdasarkan Juknis penggunaan dana alokasi khusus non-fisik bidang kesehatan, tidak diatur secara detail tentang tatacara dan mekanisme perekrutan tenaga kontrak, namun juknis tersebut mengatur bahwa perekrutan dilakukan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

“Artinya secara muntatis mutandis tatacara tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” ungkapnya.

Ia juga memaparkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyebutkan bahwa Pengumuman lowongan Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan paling singkat 15 hari Kalender.

Sedangkan berdasarkan dokumen yang beredar bahwa pengumuman tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 januari 2021 sedangkan batas waktu pendaftaran dibuka hanya tiga hari, yakni tanggal 11 hingga 14 Januari 2021.

“Selain tidak memenuhi batas waktu 15 hari, penguman hanya publikasi lewat pesan WhatsApp dan ditempel dipapan penguman perkantoran di dinas lingkungan kesehatan. Penguman tersebut tidak dipublikasikan lewat websaite resmi baik Pemerintah Aceh Tengah atau Dinas Kesehatan Aceh Tengah,” sebut Mulyadi.

Oleh karena rekrutmen diduga sangat tertutup, Mulyadi menganggap hal itu bertentangan dengan asas asas umum permerintahan yang baik.

Kemudian terang Mulyadi, pengumuman yang dikeluarkan Dinkes Aceh Tengah tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang waktu dan jadwal seleksi. Menurutnya, hal ini juga bertentangan dengan PP 49 Tahun 2018. Hal ini menurutnya mengindikasikan bahwa Panitia Seleksi tidak melakukan seleksi administrasi dan kopetensi secara terbuka.

“Kami memantau secara berkala bahwa Panitia Seleksi tidak pernah mengumumkan hasil seleksi administrasi baik dipapan pengumuman bahwa di websaite pemerintah” kata Mulyadi lagi.

Kejanggalan lain menurut mulyadi dari hasil yang ditetapkan lulus oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa banyak dari jumlah yang dibutuhkan tidak penuh. Jumlah yang dibutuhkan adalah 56 namun yang dinyatakan lulus hanya 34 saja.

“Kita meminta Kepala Dinas dan Panitia Seleksi terbuka soal 22 Kuota yang tersisa ini. Karena ini berpotensi dilakukan penyisipan dengan bermacam-macam cara,” tegas Mulyadi.

Untuk itu menurut Mulyadi, Kepala Dinas Kesehatan harus menghentikan dan tidak menerbitkan sebuah keputusan terhadap Perekrutan tersebut.

Secara kelembagaan kata Mulyadi, GMNI setempat akan meminta Bupati Aceh Tengah untuk melakukan pemeriksaan dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten Aceh dan Badan Kepegawaian Daerah terhadap persoalan ini.

Menurutnya perekrutan P3K ini adalah masalah yang terus saja terjadi bukan hanya di Dinas Kesehatan bahkan disemua institusi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pihaknya juga akan merekomendasikan kepada Bupati Aceh Tengah agar merumuskan dan menerbitkan sebuah aturan baik itu Qanun atau Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang mekanisme rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar terjadi keseragaman dan keterbukaan terhadap putra-putri terbaik daerah mengabdi di negerinya sendiri.

GMNI Akan Laporkan ke KASN

Berikurnya, GMNI Aceh Tengah juga tengah melakukan kajian atas dugaan potensi pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara. Menurutnya setelah hasil kajian rampung, persoalan ini akan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button