Penulis: Iwan Bahagia
TAKENGON, SUARAGAYO.Com – Menanggapi harapan Ketua HMI Cabang Takengon, Agus Muliara mengenai keseriusan pemerintah terkait penegerian Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar mengaku tetap berupaya mewujudkan hal itu.
Shabela yang berbicara saat acara Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati HMI Cabang Takengon, di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, Kamis (28/7/2022) malam, menegaskan bahwa penegerian sudah disampaikan kepada beberapa pihak, termasuk Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
“Jangan asik membahas masa lalu, tetapi lupa ke masa depan,” kata Shabela, sebelum menyinggung penegerian UGP.
Ia menjelaskan, eloknya masyarakat tidak membahas kejayaan masa lalu secara berlebihan, sehingga lupa dalam berupaya membangun daerah di masa mendatang.
“Yang anda teriakkan (Penegerian UGP) itu benar. Tapi ada yang tidak mau negeri. Yayasan Gajah Putih tidak mau negeri, ini namanya terus terang,” lanjut Shabela.
“Bukan hanya Universitas Gajah Putih, Pemekaran Provinsi ALA pun kami perjuangkan,” tegas Shabela diatas podium.
Ia mengaku sudah bertemu beberapa pihak terkait pembahasan ALA yang berpeluang berpisah dari Provinsi Aceh.
“Saya sudah dipanggil untuk memastikan mengenai pemekaran ALA, ini sudah tidak bisa ditutupi lagi,” terang Shabela.
Namun, ia mengaku untuk memajukan daerah berhawa sejuk itu, harus mendukung iklim investasi, sehingga dapat mendukung sebuah rencana pembangunan. Salah satu yang berpotensi menghambat pembangunan adalah adanya suara tolak tambang dari elemen masyarakat.
“Ketika ada investasi di sini, ada yang tolak tambang dan lain-lain, karena dianggap merusak. Tapi kita tidak belajar dari Aceh Jaya, Nagan Raya kok bisa? Itu Batu bara? Emas? Jadi Siapa yang suruh ribut (Menolak tambang)?” Tambah Shabela.
Ia pun meminta agar Yayasan dapat melibatkan Pemkab Aceh Tengah maupun legislatif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga dapat mewujudkan penegerian UGP.
Sebab, Shabela mengaku Yayasan Gajah Putih terkesan milik pribadi dan keluarga, sehingga terkesan tidak mendukung penegerian UGP, termasuk dalam pengelolaan aset yang selama ini terjadi.
