AcehHukum

Tagore AB ke Wali Nanggroe: Hati-Hati Kalau Ngomong, UUPA itu Bolehkan Pemekaran

Penulis: Iwan Bahagia

TAKENGON, SUARAGAYO.Com – Tokoh pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara yang juga Ketua Dewan Adat Gayo, Tagore AB, mengingatkan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar agar memahami peraturan perundang-undangan terkait pemekaran.

Sebab Tagore menganggap pernyataan Malik Mahmud dalam sebuah kegiatan Partai Aceh di Takengon, yang menganggap usulan pemekaran adalah pemikiran yang bodoh sekali, merupakan pernyataan yang tidak berdasar.

“Wali Nanggroe kalau ngomong itu hati-hati, ketahui perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 itu mengatur soal pemekaran, malah lebih mudah pemekaran versi UUPA daripada UU Republik Indonesia,” kata Tagore, dihubungi Suaragayo.com, Minggu (29/3/2021).

Ia mengaku ikut terlibat dalam penggodokan UUPA belasan tahun silam, sehingga mengetahui persis detail pasal terkait pemekaran.

“Saya ikut menggodok UUPA waktu di Aceh, waktu Wali Naggroe itu entah dimana itu,” jelasnya.

Kesepahaman MoU Helsinki sebut Tagore, diaplikasikan melalui UUPA. Sehingga isi UUPA itu juga mengatur soal pemekaran provinsi.

Pemekaran provinsi dalam UUPA sebutnya, diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat, dengan hanya meminta pertimbangan dari Pemerintah Aceh.

“Salah satu pasal mengatur pemekaran. Pemekaran untuk Aceh dimungkinkan oleh undang-undang Republik Indonesia,”

“Dan seharusnya Aceh mesejahterakan rakyat yang ada di dataran tinggi ini dengan dimekarkan. Yang harusnya keberatan itu Jakarta, karena uangnya dari Jakarta mengalir ke dua provinsi di Aceh,” ungkap Tagore.

“Kalau Wali Nanggroe memang ingin hidup daerah yang minta dimekarkan ini susah, maka betul kata Wali Nanggroe itu bodoh,” ucapnya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh yang juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyinggung soal isu pemekaran provinsi yang kerap mencuat di beberapa wilayah di Aceh

Malik menyampaikan ketidaksetujuannya atas rencana pemekaran itu, karena dianggap sebagai upaya pecah belah yang dilakukan berbagai pihak.

“Kenapa dimekar-mekarkan, itu bodoh sekali. Mereka tidak baca sejarah,” kata Malik Mahmud, dihadapan ratusan kader Partai Aceh dari berbagai Kabupaten/ Kota di Aceh usai acara pelantikan pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah di GOS Takengon, Minggu (28/3/2021).

“Coba baca sejarah pada abad ke-12, ada Samudera Pasai, Peruelak, Aru, Lingga, kalau tidak salah semua wilayah di Aceh disatukan oleh salah satu Sultan di Aceh asal Gayo,” sebut Malik Mahmud.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button