GAYOKesehatanTakengon

Tentang RSU Datu Beru: Pak Firdaus, What’s Going On?

Redaksi Suaragayo

OPINI, SUARAGAYO.Com – Satu hari menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia, warga Aceh Tengah dihebohkan dengan Inpeksi Mendadak (Sidak) Wakil Bupati setempat, Firdaus ke RSU Datu Beru Takengon.

Bukan tanpa alasan, berdasarkan sejumlah pemberitaan, Firdaus mengaku mendatangi rumah sakit itu untuk menanyakan penyaluran jasa medis dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum diterima para tenaga medis RSU Datu Beru (RSUDB).

Kehadiran Firdaus meminta pihak rumah sakit untuk mengklarifikasi informasi tersebut, sebab ia telah menerima pertanyaan dari sejumlah masyarakat perihal jasa medis BPJS.

Sayangnya, Firdaus hanya bertemu Indra Lutfi, Wakul Direktur (Wadir) Pelayanan RSU Datu Beru, Indra Lutfi.

Firdaus merasa pertanyaannya belum terjawab dengan gamblang setelah bertemu Indra Lutfi, berdasarkan pemberitaan KBAONE, Wabup akan kembali menjadwalkan ulang pertemuan dengan Direktur RSUDB, dr Gusnarwin.

Bukan hanya BPJS, pelayanan dan penggunaan anggaran serta disiplin kerja pihak rumah sakit, juga menjadi perhatiannya dalam Sidak itu.

Firdaus memastikan, jasa medis BPJS yang sudah terbayarkan baru hingga Maret 2022, dua bulan setelahnya, disimpulkan masih belum tersalurkan, padahal anggaran tersedia.

Masih diberitakan KBAOne, Wadir RSUDB menjawab beberapa hal terkait kunjungan Wabup Aceh Tengah, Firdaus. Salah satunya mengenai jasa medis, yang ternyata memang belum dibayarkan untuk April dan Mei 2022. Alasannya, perlu ketuk palu DPRK Aceh Tengah agar bisa dicairkan, karena menyangkut mekanisme anggaran.

Pertanyakan Perjanjian dengan Bupati

Sebelum berkunjung ke RSUDB, Firdaus pernah melayangkan surat ke DPRK Aceh Tengah, yang berisi pertanyaan mengenai hasil kesepakatan perdamaian antara Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dengan Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, pasca kisruh di pendopo bupati dua tahun silam.

 

Setelah surat diterima DPRK Aceh Tengah, dewan kemudian melanjutkan permintaan Wabup dengan menyurati Bupati Aceh Tengah. Tentu, poin surat itu tentu sepanjang “nota perdamaian” antaranya masih sesuai koridor hukum.

 

Selain itu, masyarakat Aceh Tengah masih menunggu hasil seleksi sejumlah kepala dinas dan badan serta sejumlah instansi di Lingkungan Pemkab Aceh Tengah yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, atau dengan kata lain, masyarakat menunggu pengumuman hasil seleksi pejabat tinggi pratama yang akan diteken oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dalam waktu dekat. Salah satu nama yang akan diumumkan adalah Direktur RSUDB, yang salah satu calon direkturnya adalah menantu Wakil Bupati Aceh Tengah, Firdaus, yang bernama dr Indra Wahyudi, yang sedang menunggu bersama dua kandidat lain, yakni dr Eka Novrida Istiana dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur saat ini, dr Gusnarwin.

Lalu apakah ada hubungannya ketika Wabup Aceh Tengah, Firdaus melakukan Sidak ke RSUDB berhubungan dengan calon direktur yang tak kunjung diumumkan? Atau mengesankan kegagalan direktur dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan, dalam hal ini Gusnarwin sebagai salah satu calon Direktur RSUDB dianggap tidak mampu menyelesaikan pembayaran jasa medis bagi para tenaga medis di rumah sakit itu? Sehingga dianggap menantunya, Indra Wahyudi punya kans untuk mengisi jabatan direktur? Apakah jabatan direktur RSUDB termasuk dalam “perjanjian perdamaian” antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah beberapa waktu lalu? Dugaan ini tentu sulit dibuktikan secara nyata.

Tetapi jika melihat sikap politik Firdaus kali ini,  memang diduga mengarah terhadap hal tersebut . Apalagi, selama ini Firdaus sangat jarang tampil di media, tak pernah pula diberitakan berspekulasi apalagi bermanuver sebagai Wabup. Bisa dikatakan, posisi Firdaus tenggelam dari riuh pemberitaan, apalagi terkait hal kontroversial selama kurang lebih dua tahun terakhir. Atau bisa saja seperti pengakuan Firdaus kepada awak media, alasan kesejahteraan dan disipilin para pegawai, harus benar-benar menjadi perhatian pihak rumah sakit, yang kebetulan hari ini masih di-Pltkan kepada Gusnarwin. Ditambah, penentuan akhir jabatan pratama ada di tangan Shabela Abubakar selaku Bupati Aceh Tengah.

 

Tentu opini berjudul “Firdaus, What’s Going On” ini adalah serangkaian pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi atas kemunculan Wabup saat ini?

Dan sebenarnya, sejak beberapa bulan terakhir dana yang belum diselesaikan oleh pihak RSUDB bukanlah berkisar 6 miliar saja, melainkan mencapai 17 miliar. Sebagian terkonfirmasi sudah dibayarkan. Dana ini terkait dengan insentif tenaga medis COVID-19, jasa medis BPJS, serta insentif lain. Selain jasa medis BPJS, pada kebijakan awalnya, insentif COVID-19 dibebankan kepada Pemerintah Pusat, namun kini diserahkan kepada kabupaten/ kota, tentu menambah beban APBK yang tidak sedikit. Ini mungkin luput ditanyai oleh Firdaus saat sidak itu, atau sama sekali ditanyakan, tetapi tidak terekspos. Dan hal ini terkait kesejahteraan ribuan Nakes di Aceh Tengah, yang dada mereka “sesak” menunggu kepastian.

Terlepas dari hal itu, tentu RSUDB adalah salah satu intansi vital di bawah Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Masyarakat umum tidak ingin terlibat dalam conflict of interest Firdaus dengan Shabela, melainkan terciptanya pelayanan rumah sakit yang maksimal dan profesional. Selain itu, dana insentif COVID-19 serta dana jasa medis BPJS serta pencairan dana untuk tenaga medis, harus juga lebih cepat, mengingat para Nakes sudah menunggu kabar gembira lebih dari setahun.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button