AcehEkonomiGAYOHukumTakengon

WALHI Aceh: PT EMM Resmi Tak Dapat Menambang di Beutong dan Aceh Tengah

Penulis: Iwan Bahagia

BANDA ACEH, SUARAGAYO.Com – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nur, meminta Pemerintah Pusat mencabut izin kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Menurut WALHI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sudah seharusnya mencabut Surat Keputusan (SK) kepada PT Emas Mineral Murni dengan Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017.

Surat keputusan itu lanjut Muhammad Nur, harus dicabut BKPM RI sebagaimana diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 77 /PK/TUN/LH/2021, yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh BPKM dan PT EMM. Sebab Putusan Kasasi Nomor 91 K/TUN/LH/2020 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN (PTUN) Jakarta  Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 241/G/LH/2018/PTUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung (MA) baik secara de facto dan de jure terang Muhammad Nur, PT EMM resmi tidak dapat melaksanakan pertambangan di wilayah Beutong dan Aceh Tengah.

“Putusan ditingkat PK merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh BKPM sehingga putusan tersebut bersifat final dan mengikat,” kata Muhammad Nur, dalam siaran pers yang diterima Suaragayo.com, Kamis (4/11/2021).

Selain itu, pihaknya meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi terhadap putusan 77/PK/TUN/LH/2021. Alasannyan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam rangka menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup untuk kehidupan generasi masa depan.

“Dalam hal ini BPKM untuk segara melakukan pencabutan surat keputusan yang sudah keluarkan,” ujarnya.

Dilanjutkan, dalam pertimbangan hukum, majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa permohonan PK oleh BPKM tidak beralasan, sehingga upaya PK itu ditolak, dan hakim MA tidak menerima upaya PK oleh PT EMM.

“Pertimbangan hukum dalam penerbitan izin oleh BPKM yang melebih jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana tindakan yang dilakukan BPKM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 12 Tentang Izin Lingkungan, serta Qanun nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara,” pungkas Muhammad Nur.

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button